.jpg)
Muara Teweh – Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Ali Asyar, mengatakan
bahwa Entry Meeting yang dilaksankan merupakan langkah awal koordinasi dalam
proses pelaksanaan pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2023 Pemerintah kabupaten
Barito Utara.
“BPK melaksanakan pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan
Opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pem,erintah Daerah (LKPD) dengan
mempertimbangkan beberapa hal,” kata Ali Asyar di Muara Teweh, Senin
(6/5/2024).
Adapun kata dia pertimbangannya yaitu memberikan Opini atas
kewajaran LKPD dengan mempertimbangkan Kesesuaian dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang
diatur dalam SAP, menilai kepatuhan atas peraturan perundang-undangan dan
Efektivitas sistem pengendalian intern.
Ali Asyar juga menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan LKPD ini
diperlukan lembaga yang independen untuk memberikan keyakinan bahwa dilaporkan
keuangan Pemerintah Daerah yang disusun dan dilaporkan Pemkab sudah sesuai
dengan kaidah-kaidah dalam hal ini sudah wajar.
“Untuk itu, LKPD ini perlu diperiksa oleh lembaga yang
independen dan mandiri yaitu BPK. Dan ini berlaku untuk semuanya, baik sektor
publik juga BPK akan melakukan pemeriksaan, suka tidak suka etiap tahun akan
dilakukan pemeriksaan,” kata dia.
Karena kata Ali Asyar, tuntutan sekarang transparansi dan
akuntablitas harus seperti itu, harus ada pemeriksaan atas laporan keuangan.
Dalam peran keuangan di pemerintah daerah itu kan sebenarnya konsolidasian,
jadi tidak semata-mata BPKAD, sebenarnya entitas akuntan itu ada di OPD
masing-masing yang harus membuat laporan keuangan dikonolidasi oleh pejabat
pengelola keuangan daerah.
Dikatakannya, LKPD Kabupaten Barito Utara sudah 9 kali
menerima Opini WTP. Dan pemeriksaan pada tahun ini harapannya untuk yang ke 10
kalinya. “Kami juga berharap apa yang sudah dicapai ini bisa tetap menerima
Opini WTP ke 10 kalinya,” ucap Ali Ayar.
Diungkapkannya, dari kami (BPK RI Kalteng-red) harapannya
capaian Opini WTP ini tidak sekedar seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi
kualitas pengelolaan keuangannya itu semakin meningkat. Dan tentunya bagaimana
APBD itu bermanfaat untuk masyarakat sehingga mencapai tujuan negara.
“Yang lebh penting sebenarnya itu, bagaimana APBD itu bisa
bermanfaat untuk mencapai tujuan Negara. Karena opini WTP trendnya hampir semua
laporan keuangan hampir semuanya WTP untuk disektor publik, tapi ada beberapa
yang belum, karena ada sesuatu hal sehingga belum meraih Opini WTP,” imbuhnya.
Diungkapkan Ali Asyar, kalau laporan keuangannya tidak
mendapat opini WTP pasti mendapat masalah, pasti ada sesuatu hal yang berkaitan
dengan keuangan.
“Ada satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang belum
meraih Opini WTP, tahun lalu turun karena bupatinya tersandung kasus OTT
terkait dengan APBD kita turunkan opininya,” pungkasnya.(rif/red/AF)
