MUARA TEWEH – Tidak hanya berdampak pada seleksi CPNS, boikot anggaran perubahan oleh 11 anggota dewan pendukung Gogo-Helo, juga membuat sejumlah kegiatan masyarakat gagal terlaksana. Salah satunya lomba melukis ornamen, desain batik dan tari kreasi batal dilaksanakan.
Hal ini mengundang reaksi dari Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB yang mendukung kegiatan untuk masyarakat tersebut. “Kami mendapat informasi dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olaharaga (Disbudparpora) Barito Utara, perihal dibatalkannya lomba lukis ornamen, tari kreasi, desain batik, paduan suara dan pidato,” ungkapnya, Jumat (18/10/2024).
Terang saja, pembatalan lomba tersebut mematik reaksi masyarakat yang sudah jauh-jauh hari latihan, guna mempersiapkan lomba. Keluhan masyarakat tersebut sampai kepada Patih Herman, yang berisikan minat kalangan remaja, pemuda dan masyarakat untuk mengikuti lomba.
Namun lomba mendadak dibatalkan, setelah anggaran lomba, termasuk yang diboikot 11 anggota dewan pendukung Gogo-Helo. “Memang dampak gagalnya APBD Perubahan sangat luas. Dalam satu dinas saja, ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan,” terangnya.
Patih mengimbau, wakil rakyat jangan sampai mem-boikot anggaran yang memang untuk masyarakat, karena akan merugikan warga. Lebih lanjut, dirinya menyebut juga atlet bola voli juga kena imbas. Yakni gagal berangkat mengikuti Pekan Olahraga Nasional (Popnas) di Solo, lantaran anggaran yang ikut diboikot 11 anggota dewan pendukung Gogo-Helo.
Menurutnya, ini baru terjadi di satu dinas, nanti akan muncul keluhan dari tiap organisasi perangkat daerah yang terhambat kegiatannya, lantaran tidak disahkannya APBD Perubahan tahun 2024.
Sebelumnya, Anggota DPRD Barito Utara, Henny Rosgiaty Rusli menyayangkan paripurna APBD perubahan gagal, padahal semua data dari rapat APBD perubahan yakni kesimpulan, absensi, hingga waktu rapat perubahan masih lengkap.
Henny pun menepis, perihal isi surat pernyataan sikap yang menyatakan, bahwa kebijakan yang diambil belum berorientasi pada keadilan sosial, transparansi, dan kesejahteraan rakyat.
Hal senada disampaikan, Anggota DPRD Barito Utara, Taufik Nugraha. Mantan calon Bupati Barito Utara tahun 2018 itu menyampaikan, dirinya mengikuti langsung rapat. Namun tidak menemukan saat pembahasan ada yang tidak setuju.
Taufik pun menepis tuduhan pendukung Gogo-Helo yang menyebut, kalau seluruh APBD Perubahan dianggap menguntungkan atau banyak kepentingan salah satu paslon. “Kalau benar ada kita minta tunjukkan yang mana anggaran yang disebut itu. Kalau bicara di pinggir nggak akan habis-habisnya. Tapi ingat kalau tidak terbukti bisa dibalik orang,” tegasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara , Ir Hj Mery Rukaini MIP juga prihatin dengan sikap 11 anggota dewan pendukung Gogo-Helo, yang tidak mau adanya APBD perubahan bagi seluruh dinas, badan dan instansi se Barito Utara.
Harusnya, ungkap Mery, boikot jangan dilakukan untuk seluruh dinas, badan dan instansi se Barito Utara. Namun, anggota dewan tersebut bisa memilah anggaran mana yang tidak disetujui dan dicoret. “Apakah semua anggaran bagi seluruh ASN, dinas, badan dan instansi perangkat daerah se Barito Utara harus diboikot dengan pukul rata! ” ungkap Mery.
Mery pun membantah, adanya tuduhan bahwa, pihaknya tidak terbuka dan transparan dengan 11 anggota dewan tersebut. Sebagai informasi, akibat boikot 11 anggota dewan pendukung Gogo-Helo, APBD Perubahan gagal disahkan. Imbasnya, anggaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhambat, termasuk anggaran penerimaan ribuan CPNS tidak dapat digunakan.(Angf/tim)
